Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

11 Soal dan Jawaban Seputar Hukum Acara Perdata

Soal PG Hukum Acara Perdata


1. Yang berwenang untuk melaksanakan (mengeksekusi) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ialah:
A. Panitera dan Pemohon eksekusi.
B. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.
C. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut
D. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dimana perkara tersebut diperiksa dan diputuskan

Jawaban: 
D. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dimana perkara tersebut diperiksa dan diputuskan
  

2. Dalam praktek, sering dijumpai bahwa penyitaan dilakukanterhadap harta kekayaan milik pihak ketiga yang tidak adasangkut pautnya dengan perkara. Untuk mempertahankan hakdan kepentingan atas harta miliknya, maka upaya hukum yangdapat dilakukan pihak ketiga terhadap penyitaan tersebut adalah:
A. Gugatan.
B. Intervensi.
C. Permohonan perlindungan.
D. Derden verzet

Jawaban: 
D. Derden verzet


3. Pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata menduduki tempat terpenting karena …
A. Agar hakim mengetahui siapa dan/atau apa yang benar agar dapat memutus adil
B. Hakim harus menentukan apa yang harus dibuktikan
C. Para pihak harus membuktikan
D. Hakim harus menentukan siapa yang harus membuktikan  

Jawaban: 
A. Agar hakim mengetahui siapa dan/atau apa yang benar agar dapat memutus adil  


4. Terhadap Putusan Verstek dapat ditempuh upaya hukum, berupa:
A. Banding.
B. Perlawanan/ verzet
C. Kasasi.
D. Peninjauan Kembali.

Jawaban:  
B. Perlawanan/ verzet
  

5. Tenggang waktu mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek:
A. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan verstek diberitahukan kepada Tergugat
B. Dalam waktu 8 (delapan) hari sejak adanya teguran untuk melaksanakan isi putusan verstek tersebut.
C. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak adanya penyitaan-penyitaan.
D. Jawaban a, b, dan c benar.

Jawaban:  
A. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan verstek diberitahukan kepada Tergugat
  

6. Testimonium de auditu adalah:
A. Keterangan yang bersumber dari pengalaman pribadi saksi atas suatu kejadian atau peristiwa yang disengketakan.
B. Keterangan yang saksi peroleh dari orang lain.
C. Keterangan yang bersumber dari penglihatan atau pendengaran saksi secara langsung atas suatu kejadian atau peristiwa yang disengketakan.
D. Jawaban a dan c benar.

Jawaban:  
B. Keterangan yang saksi peroleh dari orang lain.
  

7. Hakim akan memberikan suatu putusan yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard) jika:
A. Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya.
B. Gugatan yang diajukan penggugat salah alamat (error inpersona).
C. Gugatan yang diajukan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuurlibel).
D. Jawaban b dan c benar.

Jawaban:  
D. Jawaban b dan c benar.
  

8. Keterangan seorang saksi dianggap telah memenuhi syarat materiil, jika keterangan tersebut diberikan berdasarkan:
A. Pendapat pribadi saksi.
B. Kesimpulan pribadi saksi.
C. Dugaan pribadi saksi.
D. Pengalaman saksi.

Jawaban:  
D. Pengalaman saksi.
  

9. Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) adalah sita atas barang milik penggugat yang berada/dikuasai oleh orang lain atau tergugat Objek Sita Revindicatoir adalah:
A. Dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak
B. Hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja.
C. Hanya terbatas pada benda bergerak saja.
D. Meliputi benda bergerakdan bendatidak bergerak

Jawaban:  
C. Hanya terbatas pada benda bergerak saja.
  

10. Panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara dianggap sebagai panggilan yang resmi dan patut apabila dilakukan oleh:
A. Ketua dari pengadilan yang bersangkutan.
B. Ketua Majelis Hakim dari perkara yangbersangkutan.
C. Jurusita Pengadilan yang bersangkutan.
D. Panitera dari pengadilan yang bersangkutan.

Jawaban:  
C. Jurusita Pengadilan yang bersangkutan
  

11. Panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara telah dilakukan secara patut maksudnya:
A. Yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara menurut Undang-Undang.
B. Panggilan dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah.
C. Pemanggilan dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu.
D. Semua jawaban benar.

Jawaban: 
D. Semua jawaban benar.